Salah satu amanat UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah mendorong pengembangan teknologi prioritas. Salah satu teknologi yang didorong adalah teknologi industri beton pracetak dan prategang. Industri ini sejak mulai berdirinya di tahun 1970-an terus dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga telah menghasilkan berbagai inovasi,
Dalam rangka impelemtasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Neraca Komoditas Sektor Industi Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada hari Selasa, 13 September 2022, pukul 09.00 s.d. selesai. FGD dilakukan secara offline di Trans Grand Ballroom 1, The Trans Luxury Hotel
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan, memiliki tugas untuk mengembangkan kesempatan usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha nasional dalam pengadaan barang/jasa baik untuk pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD maupun oleh mitra pembangunan. Dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha nasional untuk berpartisipasi dalam
Direktorat lndustri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian RI menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Neraca Komoditas dalam rangka mendukung implementasi kebijakan neraca komoditas yang diselenggarakan pada Rabu , 31 Agustus 2022 secara offline di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto dan online melalui media Zoom. Materi yang di yang dipresentasikan meliputi Kebijakan Neraca Komudiatas, Penyusunan
Latar belakang kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yaitu adanya masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual