Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Dirtjen IKFT), Kementerian Perindustrian melakukan FGD dalam rangka pencapaian program substitusi impor serta mendukung pelaksanaan neraca komoditas untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dapat berdaya saing melalui kegiatan kebijakan akselerasi program sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil tahun 2022. Acara diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pada pukul
Sosialisasi Log Book Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan. Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Dalam rangka mendukung berjalannya Log Book PKB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
FGD Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan kegiatan FGD Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB) Batch I dalam rangka mengoptimalkan Penyelengaraan Jasa dan Usaha Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 melau Video Conference Zoom Meeting. Pengembangan usaha berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PUB adalah upaya terus
Kebijakan Akselerasi Program Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil tahun 2022
Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian mengundang para asosiasi dalam rangka pencapaian program substasi impor serta mendukung neraca komoditas untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dapat berdaya saing melalui kegiatan kebijakan akselerasi program sektor industri kimia, farmasi dan tekstil pada tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Maret 2022
FGD Roadmap Pembinaan Konstruksi dan Positioning Ditjen Bina Konstruksi bersama Asosiasi dan LPPK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan kegiatan FGD bersama Asosiasi dan LPPK (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja) dalam membahas Roadmap Pembinaan Konstruksi dan Positioning Ditjen Bina Konstruksi dalam rangkan mendapatkan masukan yang lebih komprehensif guna menyempurnakan konsep Roadmap Pembinaan Konstruksi Indonesia dan Positioning Ditjen Bina Konstruksi. Kegiatan ini dilakukan
Sosialisasi Pendaftaran dan Pengisian Katalog Elektronik Etalase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Sehubungan dengan adanya pencantuman barang / jasa pada Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk yang memilki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), melalui Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri – Kementerian Perindustrian melakukan Sosialisasi tata cara pendaftaran dan pengisian Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Yang memilki Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN) kepada perusahaan industri yang telah memilki
Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi AP3I
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi, DPP AP3I mengundang DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dalam rangka Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 serta Simulasi Pencatatan Sumber Daya Material dan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
AP3I pada tanggal 8 Desember 2021 mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021. Peserta kegiatan ini adalah Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Asosiasi AP3I. Peserta kegiatan ini adalah Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Asosiasi AP3I. Narasumber kegiatan ini menjelaskan bab isi dari Undang-Undang
Bimtek Self-Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)
Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan industri nasional yang kuat dan berdaya saing melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, termasuk Industri 4.0. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menyelenggarakan Bimtek Self-Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) yang merupakan indeks acuan bagi
Kegiatan Rapat Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi Melalui SIMPK
Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi di mana pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa Sumber Daya Material Konstruksi/ SDMK dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi/ SDPK yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, maka perlu dilakukan